Meureudu: 7 Bulan Paska ‘Evaluasi Korban di Bawah Tanah’

Kata ‘evaluasi’ adalah kata paling monumental yang selalu tersemat dalam pikiran saya ketika seseorang mengungkit perihal Pidie Jaya paska gempa. Kata ini merujuk dan termuat berulang kali dalam pernyataan pucuk pimpinan Kabupaten Pidie Jaya ketika diwawancarai sebuah stasiun televisi nasional tepat pada hari pertama terjadinya gempa. Sederet kalimat di antaranya, “… Sampai sekarang masih dievaluasi korban-korban yang masih tinggal di bawah tanah.” (Nonton kembali wawancaranya di laman youtube CNN Indonesia berjudul, … terkait Gempa Aceh).

Siapa pun yang menyimak pernyataan itu paham akan maksud si pemegang tampuk kuasa ini adalah evakuasi. Bukan evaluasi. Tapi tergantinya huruf k dengan l adalah cerminan awal bagaimana Pidie Jaya berbenah diri paska bencana. Cacat teks secara verbal dari mulut si pejabat kemudian berujung pada kecacatan-kecacatan lain dalam rehab-rekon kabupaten yang telah memekarkan diri dari induk semangnya; Pidie. Salah dua cacat yang dimaksud adalah lambannya pemerintah kabupaten dalam mengurus perkara ini. Dan yang kedua, tidak adanya unsur elemen masyarakat non pemerintah Pidie Jaya yang mengawasi proses rehab rekon secara intens.

Kini 7 bulan paska gempa, Pidie Jaya tak ubahnya rumoh soh yang telah bertahun-tahun ditinggalkan si empunya. Lagak binteh, bukah loteng. Ubong tireh, dum bocho seng.

Jalan Iskandar Muda yang menghubung Tringgadeng-Pangwa-Meureudu-Meurah Dua penuh bopeng. Barangkali, inilah jalan paling ‘maksiat’ dalam arti lahiriah di seantero Pidie Jaya. Debu, kerikil, dan bebatuan berserak di sepanjang badan jalan, yang alih-alih layak digunakan orang, rombongan sapi pun enggan melintasinya.

Jembatan Pangwa-Rhing Krueng lain lagi. Menara Pisa di Italia akan terasa malu hati jika disandingkan dengan jembatan ini. Apa pasal? Karena kalah puluhan derajat sudut kemiringannya. Sekali saja orang-orang di hulu Krueng Beuracan sepakat buang hajat bareng dalam sungai, hanyut ke hilir, menubruk tiang jembatan, alamat ambruklah ianya. Maka alamat meulangue-lah para pelajar dari Pangwa yang sekolah di SMP dan SMA 1 Meureudu tiap pagi dan siangnya. Berikut para ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin belanja minyak kelapa ijo merk Nurhayati di Abadi Mart, atau yang sekadar ingin beli barang dagangan kios di UD Fikri.

Dua fasilitas publik maha penting yang masih terbengkalai itu cukuplah jadi contoh. Akan sangat panjang kalau kita contohi lagi dengan rumah, masjid, meunasah, sekolah, dan pertokoan para korban. Yang semuanya tak kunjung mendapat penjelasan sejelas-jelasnya dari pemerintah kabupaten, kapan akan direhabilitasi secara utuh, menyeluruh. Kecuali data-data korban telah diambil dan tercatat sebanyak 11.668 unit rumah, 61 unit masjid, 94 unit meunasah, 161 unit ruko, serta sejumlah kantor pemerintahan dan fasilitas pendidikan masuk dalam hitung-hitungan anggaran rehab-rekon.

Pernah tersiar kabar seperti dilansir salah satu portal berita lokal pada 10 Mei 2017, rehab-rekon yang dimaksud akan dimulai pada Juli 2017. Namun, hingga tulisan ini ditulis belum ada berita yang jelas. Apakah pekerjaan penuh amal jariah sekaligus penuh dosa (jika ditilep anggarannya) itu sudah berlangsung atau tidak.

Sambil harap-harap cemas menunggu proses rehab-rekon mulai, Meureudu sebagai ibukota kabupaten, adalah tempat bermula segala sas-sus. Menguar dari bubungan rumah para korban, meja-meja kedai kopi hingga kantor-kantor pemerintahan. Tapi yang namanya sas-sus, sudah barang tentu hanya berkutat sebatas bisik-bisik dari mulut-telinga, mulut-telinga, mulut-telinga, begitu seterusnya. Tidak lebih. Yang namanya sas-sus, tak pernah terdengar terang-terangan, meski isu yang dibahas dalam sas-sus itu sudah menjadi rahasia umum, atau bahkan tampak vulgar di depan mata.

Meureudu dengan suasana bisik-bisik seperti sekarang ini adalah ironi. Bahasa halus dari ungkapan, “cukup menggelikan”. Mengingat lakap “mata hu, su meutaga” sudah menyemat sejak dalam pikiran orang-orangnya. Sejak Teungku Japakeh menentang Iskandar Muda dalam perkara nan epik bersoal upeti boh birah beberapa abad silam.

Berkaca dari apa yang berlaku setelah 7 bulan bencana gempa, Pidie Jaya butuh pengawasan, penegasan, atau bahkan kritikan dari unsur elemen masyarakat non pemerintah secara intens. Ini penting, sebab Cot Trieng, tempat para penentu dan pelaku kebijakan rehab rekon bersarang, adalah tempat berkumpulnya ‘angin penidur’ yang berhembus dari tiga puluh dua (termasuk di dalamnya beberapa titik api pemicu AC) penjuru mata angin.

Desakan dari komunal masyarakat secara indipenden akan keseriusan dan ketekunan pemerintah dalam merealisasikan apa yang pernah dikatakan oleh para pejabat provinsi dan pusat adalah penting karena berharap banyak pada perhatian wakil rakyat, sama artinya seperti ureueng Teupin Pukat preh eungkot Duloh teuka. Meunyo han di pagap le awak Beurawang, ka teuntee di bubee le awak Sunong.

Tapi di antara yang serba penting itu, adakah orang-orang muda Meureudu berani bersuara lantang di media? Atau ‘mata hu, su meutaga’ hanya hoax belaka? Mereka yang kadung menampilkan diri sebagai intelektual, terduga intelektual, tokoh, terduga tokoh. Apa hanya berani bisik-bisik di meja kopi dan grup pertemanan jejaring media sosial saja? Dalam kondisi begini, beruntunglah para pencari muka.[]

Reza Mustafa, ureueng Meureudu, bergiat di Komunitas Kanot Bu.