Tahun Depan (2018), Dana Desa Ditambah Menjadi 120 Triliun

Kabarpasee.com — Berbagai macam terobosan dan kebijakan terus dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT), dengan harapan dana desa lebih bermanfaat dan mampu mengembangkan berbagai potensi yang ada di masing-masing desa seluruh indonesia.

Dalam kunjungannya ke Desa Pabedilan Kaler, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon beberapa waktu yang lalu, Menteri Desa dan PDT, Eko Putro Sandjojo sempat menyampaikan sedikit bocoran tentang kebijakan Kementerian yang ia pimpin tersebut, yang akan diterapkan di Tahun Anggaran 2018 mendatang.

Menurutnya, dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat tahun 2018 mendatang akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari Rp 60 triliun pada 2017 menjadi Rp 120 triliun untuk tahun depan, Kata Eko.

“Belum lagi dana desa yang disalurkan pemerintah daerah dan provinsi. Pastinya dana desa tahun depan akan lebih besar dan berpotensi mendongkrak ekonomi masyarakat desa,” ujar dia kepada awak media saat itu.

Lalu apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Desa untuk mendapatkan alokasi dana tambahan dari APBN tersebut?

Setidaknya ada 4 (empat) syarat yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah Desa agar selaras dengan Program Utama Kemendes PDT, yaitu:

1. Membuat Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prokades).

“Kami sedang membuat cluster ekonomi desa dalam produksi besar. Nanti kita bawa sarana pasca panen di sini agar pendapatan masyarakat desa juga meningkat,” kata dia.

2. Pembangunan Embung Desa.

Program utama yang kedua, pemerintah meminta setiap kepala desa mengalokasikan dana Rp 200 juta sampai Rp 500 juta untuk membuat embung air desa. Fungsinya, sebagai sarana menunjang produk tanaman desa.

“Segera buat Perbupnya. Embung juga bisa dipakai untuk beternak ikan. Dan ikan sangat penting untuk menanggulang permasalahan balita yang kekurangan gizi,” sambung dia.

3. Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMG).

Program utama yang ketiga, masyarakat desa harus membuat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pembentukan Bumdes tersebut lantaran pemerintah berencana bentuk PT Mitra Bumdes Nusantara.

“Nanti di Cirebon akan dibuat PT Mitra Bumdes Cirebon, sahamnya 51 persen saham nasional, 49 persen dari desa. Nanti semua subsidi pemerintah akan disalurkan lewat mitra bumdes. Belinya pakai kartu dan tepat sasaran. Traktor akan dihibahkan ke PT Mitra Bumdes”, ucap dia.

4. Membangun Sarana Olahraga Desa.

Sementara itu, untuk program utama yang keempat, pemerintah meminta desa mengalokasikan dana desa Rp 50 juta sampai Rp 100 juta untuk membuat lapangan olahraga desa. Lapangan olahraga desa tersebut diharapkan adanya aktivitas positif bagi anak muda desa.

Pak Presiden juga berencana membuat Liga Desa. Entah itu sepak bola atau olahraga yang lain pastinya kami minta dibuatkan dulu lapangan olahraganya,” tutur Eko memungkasi.