Ekonomi Kita dan Martabat Islam Kita

Oleh: Edi Miswar Mustafa

Beranjak dari kubu terbesar mazhab ekonomi dunia yaitu liberalisme dan komunisme, saya percaya mazhab ekonomi Islam ada di antara keduanya. Dalam Islam, konsep diskriminatif agar persaingan itu ada, diakui. Sunnatullah ada kaya, ada miskin. Supaya keduanya saling membutuhkan. Oleh karena itu, Islam tidak setuju ekonomi komunis seperti yang ternarasikan dalam buku ‘Menyusuri Lorong Dunia bab Mengunjungi Cuba’ karya Sigit Susanto. Sementara itu, Islam juga tidak menyetujui konsep ekonomi liberalisme total di mana yang cerdas, cermat, hebat, dialah yang kaya-raya. Islam menganjurkan umat berlomba-lomba kaya, tapi tidak melupakan bahwa ada sebagian hak anak yatim dan fakir miskin dalam harta kita.

Di Cuba, salah satu negara komunis di Amerika Tengah yang sampai sekarang masih mempraktekan ekonomi komunis sesuai cita-cita Karl Marx dalam Das Capital, para penjual tidak saling bersaing. Mereka berjualan seadanya karena pekerjaan yang mereka kerjakan sehari-hari milik negara. Para pembeli akan datang dengan membawa kwitansi yang sudah di-acc pihak pemerintah. Sebuah keluarga butuh sekian telur, gandum, gula, garam, dan bahan pokok lainnya, mereka tinggal membawa kwitansi yang diberikan negara sesuai dengan jumlah anggota keluarga.

Pola hidup seperti ini yang meruntuhkan ekonomi Uni Soviet di tahun 1989. Mikhail Gorbachev, presiden terakhir pemimpin blok timur yang komunis tersebut, terpaksa mereformasi dengan program ‘glasnost’ atau keterbukaan dan ‘perestroika’ atau restrukturisasi. Sebuah kenyataan pahit sebenarnya untuk orang yang percaya pada komunisme. Ternyata impian Marx, negara tanpa kelas hanya utopia, mimpi belaka.

Bagaimana dengan Vietnam dan raksasa baru ekonomi dunia, Cina? Bukan rahasia lagi keduanya masih tetap berideologi komunis, tapi ekonomi mereka digerakkan dengan gaya liberal. Produk-produk Cina tidak hanya membanjiri Arab Saudi di saat orang-orang Islam mengerjakan ibadah haji di sana, tetapi juga mulai mengalahkan produk yang sama dari negara-negara maju. Australia bahkan mulai membuat undang-undang yang lebih tegas karena beberapa produk Cina mulai mengalahkan produk yang sama milik negeri Kangguru di negaranya sendiri.

Nah, ekonomi Islam di mana? Masih ingat kasus dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang viral di Facebook beberapa bulan lalu. Percaya atau tidak, ekonomi Islam belum menemukan arah yang benar. Label syariah di banyak tempat usaha, termasuk di Bank, ibaratnya hanya pemanis buatan. Hanya kemasan. Sementara isinya masih menggunakan ekonomi liberal.

Tulisan ini pun tidak akan membahas bagaimana konsep ekonomi Islam. Sebab saya bukan pakar ekonomi Islam. Saya sama seperti Anda yang tinggal di negara maritim terbesar, mayoritas penduduknya Islam, tapi sesungguhnya kita kalah jauh dengan tetangga kita yang belakangan baru merdeka dibandingkan Indonesia. Secara populatif umat Islam mayor, tapi sebenarnya semakin minor dalam peran negara. Jika dikomparasikan antara jumlah umat Islam dan umat Kristen dan besarnya peran umat keduanya dalam negara, Islam kalah jauh. Islam hanya menang jumlah, tapi kalah dari segi peran meskipun sampai sekarang belum ada Presiden Indonesia yang beragama Kristen.

Bicara ekonomi sebenarnya juga bicara posisi negara Indonesia di mata dunia. Sederhananya posisi ekonomi Indonesia ditentukan oleh produk yang kita hasilkan. Bandingkan dengan Jepang, Cina, Jerman, Israel, USA, Kanada, dan negara lainnya. Israel tidak kaya, tapi bukan negara miskin. Hampir seluruh dunia mereka punya usahawan, ilmuwan, penulis, dan politikus. Roman Abramovich, pemilik klub sepakbola Chelsea orang Rusia, tapi ia keturunan Yahudi. Hampir semua peraih nobel, di semua bidang, kenyataannya adalah keturunan Yahudi.

Jepang dulunya pernah dilecehkan sebagai monyet peniru oleh orang-orang barat. Kemudian produk mereka malah berhasil dikalahkan negara dengan bendera putih bertitik merah tersebut. Tentu kisah bangsa Jepang yang hebat di bidang ekonomi sudah banyak kita ketahui. Pola ekonomi mereka berkembang hebat karena banyak faktor. Jika disimpulkan, kebijakan ekonomi negara dan suprastruktur masyarakatnya adalah faktor utama pendorong maju tidaknya ekonomi satu negara. Demikian juga bangsa-bangsa besar lainnya di dunia.

Jika Israel menghasilkan produk manusia-manusia hebat, Jepang menghasilkan banyak produk penting yang membanjiri dunia, dan Cina juga mulai menyaingi Jepang (plus banyaknya bahan mentah dan harga produksi yang murah) karena populasi penduduk Cina yang luar biasa, Indonesia menghasilkan apa? Kalau mau jujur, pendapatan terbesar Indonesia dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi babu di sejumlah negara orang, baik babu pabrik maupun babu rumah tangga. Jika Jepang menjual Avanza dari olahan rongsokan yang kita kirim ke mereka, Indonesia mengirimkan manusia ke sejumlah negara untuk memeras keringat darah dan air mata.

Terkait simpulan di paragraf di atas, patutkah kita menyalahkan kebijakan ekonomi pemerintah dan suprastruktur masyarakat kita? Saya kira bukan menyalahkan, tapi mempersoalkan. Contoh, kita kaya katanya, tapi kok miskin? Kita ramah, tapi orang-orang Indonesia yang kuliah di negara maju terpesona dengan gaya hidup mereka yang notabene non-muslim. Di sebuah grup WhattShapp beredar sebuah kisah tentang orangtua di sebuah negara maju yang lebih khawatir pada anaknya tidak belajar mengantri ketimbang tidak bisa menjawab soal-soal matematika. Apa sebab? Jawab mereka, karena matematika bisa diajarkan selama 3 bulan, tapi budaya antri harus diajarkan sampai 12 tahun lamanya.

Pengetahuan dapat diajarkan setidaknya dalam kurun waktu 3 bulan, tapi kebiasaan baik, yang biasa kita sebut sebagai akhlak, harus diajarkan dalam waktu yang lama. Nah, kebiasaan baik atau akhlak itulah yang dimaksudkan sebagai suprastruktur.

Kembali ke kebijakan ekonomi pemerintah, proses perbaikan tidak mudah tentu. Alih-alih mencoba memperbaiki, bisa malah semakin parah. Sebab kebijakan itu hanya konsep, sementara para pelakunya adalah manusia-manusia Indonesia yang sakit kronis secara kemanusiaan. Salah satu contoh, demi meratanya pembangunan di seluruh Indonesia, negara langsung mengucurkan dana desa ke kas desa itu sendiri. Apa yang terjadi? Hampir tidak ada dana desa yang tidak dikorup tokoh-tokoh desa untuk ‘ketokohan’ mereka. Padahal kucuran dana desa, salah satunya dengan harapan negara, agar ekonomi masyarakat terbantu. Tapi yang terjadi malah umumnya para tokoh jadi ‘preman proyek’ kampung.

Bagaimana dengan sejumlah instansi pemerintah? Apakah di sana juga ada ‘preman-preman’ yang menghalalkan uang negara untuk dirinya? Silakan Anda jawab sendiri!

Di mana ekonomi Islam? Jawabannya, kita belum selesai menjadi manusia modern sebagaimana dicita-citakan Rasulullah 14 abad yang silam. Islam kita hanyalah Islam dengan pemahaman bahwa agama Islam adalah agama untuk masuk surga. Kenapa? Karena yang kita pahami kalau Kristen, Hindu, Budha, Yahudi, hendak masuk surga nanti di akhirat, dilarang sama malaikat. Sebab hanya kita, orang Islam, yang punya paspor masuk surga. Islam kita hanya Islam ritual, bukan Islam sosial. Islam kita seakan-akan yang menentukan masuk tidaknya kita ke surga yang ditentukan seberapa disiplin kita shalat tiap hari dan puasa tiap tahun. Atau paling tidak, karena kita Islam, kita termasuk manusia dalam list daftar tunggu masuk surga setelah sekian lama dianiaya di neraka. Seakan-akan mencuri uang negara bisa dihapus dengan pergi haji di saat kita mau pensiun dari satu jabatan di pemerintahan. Sebab, pemahaman kebanyakan kita, di bundaran Ka’bah itulah atau di Padang Arafah, kita bisa berdoa agar Tuhan memaafkan kita yang telah mencuri sekian uang negara.

Apa akal kita lagi? Bagaimana dengan ekonomi Islam di antara ekonomi liberal dan ekonomi komunis? Saya pun tak tahu. Doa sajalah. Moga-moga kita meninggal dalam Husnul khatimah, bukan suhul khatimah. Kalau yang curi uang negara, boleh nggak berdoa agar meninggal husnul khatimah? Coba aja. Lagian saya ‘kan bukan Tuhan?! Yang terima doa kamu he he

Edi Miswar Mustafa: Ketua Komunitas Baca Japakeh (KBJ) di Pidie Jaya.