Terkait Anggaran Pilkada 2018, KIP Pijay: Kami Bukan ‘Ngarang-‘Ngarang

0
Ketua LSM Ranup Nusantara yang juga Ketua Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) Firmansyah, S. Sos. (Foto: KPJ/MS)

KPJ, MEUREUDU — Terkait pernyataan Anggota DPRK Nazaruddin Ismail, S.Pd.I bahwa KIP Pijay memaksakan kehendak mengenai usulan dana pilkada, Firmansyah S.Sos., mengaku pihaknya bukan berdasarkan ‘ngarang-ngarang. Ia berharap DPRK jangan membenturkan KIP Pidie Jaya dengan masyarakat.

“Pemilu membutuhkan dana yang besar untuk kepentingan agenda nasional,” ujar Plh KIP Pijay tersebut kepada kabarpidiejaya.com, Minggu (20/8/17, secara tertulis.

Ia menyebut pilkada serentak 2018 merupakan program strategis nasional yang harus dilaksanakan dan dibebankan pada APBD dalam jumlah yang sesuai kebutuhan tiap tahapan penyelenggaraan pilkada. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran Kemendagri no 273/2844/SJ dan no 273/2845/SJ tanggal 19 Juni 2017 Tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

“Kami perlu sinergi dari semua pihak, bukan konfrontasi. Kelanjutan pembangunan dimulai setelah agenda demokrasi nasional yaitu pilkada selesai dilaksanakan.”

Menurutnya, sejak pertengahan tahun 2016 KIP memberitahukan kepada Pemkab tentang agenda pilkada yang membutuhkan banyak anggaran. Waktu itu Pemkab menyahuti dan menyanggupi anggaran untuk pendanaan pilkada.

“Pilkada bukan cuma pemungutan suara. Namun juga keseluruhan rangkaian kegiatan sesuai tahapan yang melibatkan banyak pihak dalam setiap pelaksanaannya.”

Inilah pedoman KIP Pijay dalam menyusun anggaran dan standar yang ditetapkan pemerintah dan PKPU; Permendagri no 44 th 2015, Permendagri no 51 th 2015, PMK No 99 Th 2017, Keputusan KPU No 88 Th 2016, Keputusan KPU no 43 th 2016, Keputusan KPU No 44 Th 2016, Keputusan KPU No 80 Th 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU No 43 Th 2016, Keputusan KPU No 81 Th 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan No 44 Th 2016.

“Sosialisasi sangat penting dalam sebuah kegiatan kepemiluan dan sudah kami hilangkan demi memenuhi rasionalisasi.” (em)