Ini Kata TPJ Tekait Pernyataan Cawapres Sandiaga Uno tentang Iklan Pemerintah di Bioskop

Tim Pembela Jokowi (TPJ), J. Kamal Farza (baju putih) saat mendampingi Anggota Dewan Pers Nezar Patria, di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Foto: MI/Bary Fathahilah)

JAKARTA, Kabarpidiejaya.com | Tim Pembela Jokowi (TPJ) menilai, pernyataan bakal cawapres Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, yang tak setuju iklan pencapaian pemerintah dipasang di bioskop adalah pernyataan yang asal bunyi. Hal itu disampaikan Koordinator Relasi Publik dan Media TPJ J. Kamal Farza. Menurutnya, Sandiaga Uno tak pantas mengeluarkan statemen demikian

“Pernyataan ini tidak pantas diucapkan oleh seorang mantan wakil gubernur, apalagi seorang yang berkecimpung di dunia bisnis,” kata dia melalui pernyataan tertulis Sabtu, 15 September 2018.

J. Kamal Farza mengatakan, sudah lazim bioskop-bioskop menayangkan iklan sebelum film dimainkan. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah dalam dunia bisnis.

“Apa salahnya bila pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo memanfaatkan space itu untuk sosialisasi programnya sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap publik,” ujar Kamal, yang juga seorang pengacara.

Dia menilai, apa yang menjadi pernyataan Sandiaga tersebut tidak perlu dan patut. Yang ada hanya membuang energi bangsa. Apalagi, kata dia, penayangan iklan tersebut tidak melanggar hukum dan aturan serta bersifat edukatif dan informatif.

Sebelumnya, para netizen memprotes penayangan video iklan berdurasi 60 detik tersebut. Vidoe yang berisi keberhasilan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla membangun 65 bendungan itu dianggap sebagai kampanye terselubung pemerintah menjelang pemilu 2019.

Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan, dirinya maklum atas adanya pro dan kotra terhadap iklan yang ditayangkan di 177 bioskop di 42 kota tersebut.

“Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang,” ujar Ferdinandus seperti dikutip Kompas.com, 13 September 2018 lalu.

Dia menjelaskan, apa yang dilakukan Kemenkominfo adalah bagian dari peran dan tugas pihaknya sesuai dengan yang telah diamanatkan kepada kementeriannya agar menjadi humas pemerintah atau Government Public Relation, dengan menyampaokan hasil kinerja pemerintah kepada masyarakat luas.