Komnas Ham: Laporan Penyelidikan Pelanggaran Berat DOM di Aceh Sudah Dikirim ke Jaksa Agung RI

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam. (Foto: Kompas.com)

JAKARTA, Kabarpidiejaya.com | Ketua Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran Berat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, M. Choirul Anam mengatakan, pada 28 Agustus 2018 pihaknya telah mengirimkan Laporan Penyelidikan Proyustisia Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya kepada Jaksa Agung R.I.

Dalam laporan tersebut, peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya itu merupakan sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa Aceh dalam status Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1989-1998.

“Komnas HAM wajib meneruskan hasil penyelidikan proyustisianya kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan,” kata M. Choirul dalam siaran pers yang diterima Kabarpidiejaya.com, Kamis, 6 Sepember 2018.

Dia menjelaskan, pengiriman laporan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dimana di dalam pelaksanaan DOM itu, Pemerintah RI melalui Panglima ABRI memutuskan untuk melaksanakan Operasi Jaring Merah (Jamer) yang menjadikan Korem 011/Lilawangsa sebagai pusat komando lapangan.

“Pelaksanaan Operasi Jamer dilakukan dengan membuka pos-pos sattis di beberapa wilayah di Aceh. Pos Sattis yang utama adalah Rumoh Geudong di Bilie Aron, Kec., Glumpang Tiga, Kab. Pidie, hal ini ditengarai juga karena di lokasi ini yang paling banyak korbannya,” ungkap dia.

Selain Rumoh Geudong Bilie Aron ini, lanjutnya, terdapat pula beberapa lokasi pos sattis lainnya seperti di Jimjim Gampong Ujung Leubat, Tangse, Kota Bakti, Pintu Satu Tiro, Ulee Gle, Trienggading, Padang Tiji, Lamlo, Pulo Kawa, Meunasah Beuracan, dan lain sebagainya.

“Setelah melakukan penyelidikan mendalam atas 65 orang saksi, Tim Adhoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Provinsi Aceh menyimpulkan, peristiwa Rumoh Geudong dan Pos-pos Sattis lainnya telah memiliki bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujarnya.

Hal itu sesuai dengan ketentutuan yang diaturdalam Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu:

a. perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara

b. penyiksaan,

c. pembunuhan,

d. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenangwenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, dan

e. penghilangan orang secara paksa.

“Kelima tindakan kejahatan yang tersebut di atas merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sebagai pelaksanaan dari kebijakan penguasa masa tersebut yang dilakukan secara sistematis dan meluas,” jelas dia.

Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta keterangan dari saksi dan dokumen yang ada tersebut, lanjut dia, maka diduga bahwa penanggung jawab dalam Peristiwa Rumoh Geudong, namun tidak terbatas pada jabatan-jabatan (pada periode 1989–1998) sebagai berikut:

1. Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya, yaitu Komandan pembuat kebijakan dan komandan yang mempunyai kemampuan pengawasan yang efektif (duty of control) berhadap anak buahnya.

2. Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan, yaitu Komandan Kesatuan yang Dapat dimintai Pertanggungjawaban sebagai Pelaku Lapangan (Komandan Kopassus, Komandan Baret Hijau dengan simbol gajah putih, dan Komandan Brimob), anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggung jawaban Sebagai Pelaku Lapangan (anggota Kopassus yang bertugas di Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya dan anggota Baret Hijau dengan simbol Gajah Putih).

3. Pihak Sipil Yang Dapat Dimintai Pertanggung jawaban, yaitu para Tenaga Pembantu Operasional/cuak, Ketua Regu Pos Kamling, dan keuchik Gampong Ulee Tutue.

“Dengan telah dikirimkannya Laporan Penyelidikan Proyustisia atas Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Lainnya di Aceh kepada Jaksa Agung ini, maka kami berharap proses selanjutnya dari laporan ini berjalan dengan baik dan segera diajukan ke Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini untuk menjawab hak atas keadilan dan ketidakberulangan peristiwa yang sama,” kata dia.